Maumere_ Tersendatnya laporan keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sikka, lebih disebabkan karena perilaku aparat pengelolah keuangan yang tidak taat pada asas dan aturan laporan penggunaan keuangan.
Demikian hal ini dikemukakan Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) / Sosialisasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) di Aula Hotel Beng Goan III Jl. Karl S. Tubun Maumere, Senin (02/11/2009).
Menurut Mitang, banyaknya laporan keuangan yang tersendat karena masih ada aparat pemerintah di SKPD yang tidak tertib administrasi. Hal ini sebagai dampak dari perilaku aparat pemerintah yang tidak taat pada asas dan aturan laporan keuangan yang berlaku. Untuk itu, perilaku aparat pengelolah keuangan harus segera dibenahi, sehingga penyampaian pelaporan penggunaan keuangan dapat sesuai dengan asas dan aturan laporan keuangan yang berlaku.
“ sehingga ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah di daerah “ jelas Mitang.
Untuk itu itu aparat pemerintah yeng berkompeten dalam mengelolah keuangan, perlu merubah sikap perilaku dan pola pikir yang suka menafsir asas aturan penggunaan keuangan serta suka mengambil kebijakan sendiri dalam mengelolah keuangan.
Selain menurunnya kepercayaan dari pemerintah pusat ke daerah, juga menimbulkan ketidak harmonisan antara kepala SKPD dengan bendahara. Selain itu akan terjadi kesimpang siuran pengelolah keuangan dan pembuatan laporan.
Sehingga Mitang berharap agar para peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) / Sosialisasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), dapat mengikuti kegiatan ini dengan cermat, baik dan berkesinambungan sesuai agenda dan tahapan – tahapan pelatihan.
Sementara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Prov. NTT Ir. M. Yusuf Guntur dalam arahannya secara singkat menjelaskan bahwa salah satu tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan secara bebas dan mandiri.
Sehingga diharapkan kiranya kegiatan ini dapat menjadi media untuk bertukar pikir dan shering pengalaman dalam kaitannya dengan pengelolah keuangan dan laporan penggunaan keuangan.
“ Pelatihan ini bertujuan untuk membuka kembalai wawasan dari para pengelolah keuangan sehingga penggunaan keuangan dan pembuatan laporan keuangannya sesuai asas dan aturan pembuatan laporan keuangan yang berlaku” jelas Guntur.
Dikatakannya, selain untuk memperluas wawasan penggunaan keuangan dan pelaporannya, bimtek ini juga bermaksud untuk mengurangi resiko kesalahan yang lebih fatal, baik dalam penggunaan maupun pengelolaan keuangan.
Kepala Dinas Pendapatan Pengeloah Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupateb Sikka, Eduardus Desa Pante dalam laporan panitia menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparat dan Kepala SKPD dalam pengelolaan keuangan agar sesuai dengan asas dan aturan hukum yang ada. Dengan sasaran pelatihan ini adalah Pejabat Pengelolah Keuangan (PPK), Kepala SKPD dan Bendahara.
Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari sejak, Senin (02/11/2009) hingga Jum ad (06/11/2009). Dengan jumlah peserta 100 orang, yang terdiri dari SKPD 95 orang dan Bendahara 5 orang. (johnoriwis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar