Reforma agrarian sebaliknya dijalankan diseluruh negeri. Dilaksanakan secara bertahap, diujicobakan diberbagai daerah. Konsep dan praksisnya diperbaiki secara terus menerus.
“ sehingga reforma agrarian perlu persiapan yang matang, terutama insan keagrariannya perlu dipersiapkan lebih baik. Terutama pengetahuan tentang reforma agraria supaya terus didalami dan dikembangkan “ jelas Winoto sebagaimana disampaikan Mitang.
Kita semua harus siap dengan reforma agrarian, terutama BPN supaya terus melakukan sosialisasi, tukar gagasan dan koordinasi adalah mekanisme yang harus dilakukan, baik di pusat maupun di daerah.
Dengan demikian masyarakat dituntut untuk bisa memahami reforma agrarian. Yang mana masyarakat yang memenuhi kriteria yang menjadi penerima manfaat. Sedangkan masyarakat yang belum memenuhi kriteria harus memaklumi ini dan memahami kondisinya.
“walau demikian rakyat bersama pemerintah harus tetap memiliki mekanisme kontrol atas pelaksanaan reforma agrarian yang sistemik, serentak dan damai. “ jelas Winoto.
Kantor pertanahan disamping menjalankan tugas kantor pertanahan juga diharapkan untuk bisa menyiapkan masyarakat secara baik supaya dapat menerima reforma agrarian secara baik.
Usai melaksanakan apel HUT Agraria 2009 yang dikomandani Kapolsek Waigete AIPDA (Ajun Polisi Dua) M.R. Suksin dilakukan penyerahan Sertifikat Tanah kepada perwakilan penerima sertifikat.
Sertifikat hak atas tanah ini dibagi dalam lima kegiatan. Pertama kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis Tol) yang dilaksanakan di tiga desa pada dua wilayah kecamatan dan menghasilkan 1.500 buah sertifikat. Untuk Kecamatan Waigete yakni Desa Nangatobong (500 buah) dan Desa Wairterang (500 buah) serta untuk Kecamatan Talibura di Desa Nebe sebanyak 500 buah.
Kegiatan kedua adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kegiatan ini dilakukan di lima desa pada tiga kecamatan dan menghasilkan seribu buah sertifikat. Desa Nita Kec. Nita (300 buah), Desa Tilang Kec. Nita (200 buah), Desa Koting D Kec. Koting (100 buah), Desa Baomekot Kec. Hewokloang (100 buah) dan Desa Rubit Kec. Hewokloang (300 buah).
Kegiatan Sertifikasi Tanah Usaha Mikro dan Kecil (Sertifikasi Tanah UMK) ini merupakan kerjasama BPN dengan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Koperasi dan UMKMK yang terlaksana di 12 kelurahan dan 32 desa yang tersebar dalam 13 wilayah kecamatan dan menghasilkan 400 buah sertifikat.
Selanjutnya adalah Sertifikasi Tanah Komunitas Adat Terpencil /KAT, yang merupakan hasil kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sikka untuk Desa Hikong Kec. Talibura sebanyak 51 buah.
Sedangkan kegiatan terakhir adalah Sertifikasi Tanah Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka sebanyak 42 buah sertifikat.
Penyerahan sertifikat tanah kepada para perwakilan ini dilakukan Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang didampingi Wakil Bupati Sikka dr. Wera Damianus,M.M. dan Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. NTT, yakni Kepala Tata Usaha BPN Prop. NTT Drs. H. Ahmad Daeng.
Sebelumnya Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. NTT, yakni Kepala Tata Usaha BPN Prop. NTT Drs. H. Ahmad Daeng. menyerahkan plakat Kenang – Kenangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. NTT kepada Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang, karena telah mendukung segala kegiatan BPN di Kabupaten Sikka.
Yoseph Jempin, perwakilan penerima sertifikat asal Desa Koting D Kecamatan Koting , saat dikonfirmasi mengaku senang dan menyampaikan terima kasih kepada BPN dan Pemerintah Kabupaten Sikka, yang telah mempermudah masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah.
Hadir pada kesempatan tersebut para Camat se Kabbupaten Sikka, Kepala Dinas Badan Kantor Bagian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan perwakilan masyarakat dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka. (johnoriwis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar