Sabtu, 25 Juli 2009

Gereja dan Pemerintah Sepakat Atasi Rawan Pangan

Maumere, Gereja Nusa Tenggara (NUSRA) Peduli Petani Membangun Kedaulatan Pangan. Demikianlah thema dari Pertemuan Pastoral VIII (delapan) Konferensi Wali Gereja Nusa Tenggara yang telah berlangsung dari Senin 20 Januari hingga jumad 24 juli 2009 di Hotel Silvia Maumere.

Dalam pertemuan Pastoral ini hadir ketujuh uskup dan seorang administrator Diosesan bersama 90 peserta lainnya yang berasal dari Keuskupan Denpasar, Keuskupan Weetabula, Atambua, Kupang, Ruteng, Ende, Larantuka dan Maumere.

Mgr. Vinsensius Sensi Potokota Pr ketika membacakan Kesepakatan dan Rekomendasi dari pertemuan Pastoral Wilayah VIII Konferenasi Wali Gereja Nusa Tenggara menyampaikan “ Setiap Keuskupan akan menyusun dan mengimplementasikan program pastoral yang realistis dengan indicator yang jelas dan terukur untuk membangun kedaulatan pangan, Perlu monitoring dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Program serta akan dikeluarkan Nota Pastoral khusus oleh Konferensi Wali gereja Nusa Tenggara untuk pastoral kedaulatan pangan sebagai bahan pembelajaran umat dan sebagai ajakan untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

Disamping itu Uskup Sensi juga menambahkan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan yakni untuk Poros Badan Publik yaitu pemerintah agar pemerintah perlu memiliki Political Will untuk peduli petani membangun kedaulatan pangan yang tampak dalam regulasi dan anggaran yang pro petani, pemerintah hendaknya mendorong dan mempromosikan system pertanian selaras alam yang berkelanjutan serta pemerintah hendaknya Pro aktif meningkatkan SDM petani, nelayan dan peternak, kemudian untuk Poros Pasar yaitu Pemodal, pelaku pasar dan pengusaha agar membangun kesadaran akan keteledoran yang merugikan petani untuk menegakan pasar yang adil, membangun niat untuk memberikan penghargaan yang layak terhadap komoditi petani, mendorong Pengusaha untuk membangun kemitraan sejajar dengan petani mulai dari produksi samapai dengan tingkat pemasaran serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan keuangan mikro di tingkat pedesaan. dan untuk Poros masyarakat warga yakni petani agar masyarakat petani hendaknya bangkit untuk menyadari kedaulatannya, menentukan sendiri, baik masing-masing maupun atas dasar kesepakatan bersama untuk meningkatkan rasa percaya diri dan berjuang membebaskan diri dari kemiskinan, masyarakat petani hendaknya mengambil inisiatif untuk mengorganisasikan diri dalam wadah-wadah pemberdayaan agar bisa menata kehidupannnya secara bermartabat serta menghargai dan melestarikan serta menggunakan kearifan local dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Disela-sela acara pertemuan tersebut juga diadakan penendatangan MoU antara Gereja Keuskupamn Maumere yang ditanda tangani oleh Uskup Maumere Gerulfus Kherubim Parera SVD dan Pemerintah Kabupaten Sikka yang penandatanganannya dilaksanakan oleh Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang disaksikan oleh Gubernur NTT Drs. Frans Leburaya, Ketua DPRD Sikka Drs. A.M. Keupung, Wakil Bupati Sikka dr. Wera Damianus MM, Bupati Sumba Timur, Para Uskup dan para utusan Daerah.

Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang Usai penandatanganan MoU mengatakan terimah kasih terhadap segela upaya yang dilaksankan oleh pihak gereja dalam rangka memerangi masalah rawan pangan khususnya di kabupaten Sikka, untuk itu kedepan Bupati Sosismus berharap agar pihak gereja dan pemerintah dapat terus bekerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peristiwa ini juga harus menjadi contoh untuk dilaksanakan oleh Kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Nusa Tenggara.

Disamping itu Gubernur NTT Drs. Frans Leburaya usai menyaksikan penandatanganan MoU juga menhimbau untuk bekerja sama dan bahu-membahu dalam membangun kabupaten ini karena masalah pangan merupakan masalah umum yang menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, Swasta maupun gereja.

Pangan adalah hak asasi manusia untuk itu menjadi kewajiban Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tegas leburaya.

Gubernur juga berharapkan kepada seluruh masyarakat NTT untuk mengkonsumsi makanan local demi meningkatkan pendapatan masyarakat

Kemudian terhadap rekomendasi yang disampaikan, akan segera ditindak lanjuti demi kepentingan masyarakat dimasa yang akan datang. ( JonathanHMS )

Tidak ada komentar: